Wednesday, April 15, 2015

PENGURUS Sekolah Luar Biasa Pembina di Aceh Tamiang menyampaikan keluhannya kepada anggota DPR Aceh, terkait kurangnya perhatian pemerintah Aceh kepada sekolah mereka. Dalam hal ini mereka menilai perhatian pemerintah berbeda jauh dengan sekolah umum.

“Sekolah kami hingga kini belum memiliki aula, kami harap ada perhatian dari pemerintah,” kata Kepala SLB Pembuna Kuala Simpang, Muttaqien, S.Pd, kepada tiga anggota DPR Aceh dari Komisi V Bidang Pendidikan, Sains dan Teknologi di sekolahnya kemarin, Selasa, 14 April 2015.

Muttaqien menginisiasi pertemuan antara dewan guru, siswa dan pemimpin sekolah dengan anggota DPR Aceh yang turun ke daerah tersebut untuk memantau pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA.

“Kepada bapak-bapak dewan yang terhormat, kami juga meminta untuk disampaikan kepada pemerintah Aceh agar setiap tahun siswa kami diberi beasiswa, minimal satu orang saja kepada siswa berprestasi yang dibiayai pemerintah Aceh untuk melanjutkan sekolah,” kata Muttaqien.

Dalam pertemuan singkat tersebut, ketua rombongan tim Komisi V DPR Aceh Adam Mukhlis Arifin mengatakan jika pihaknya akan mengawal pemerintah Aceh untuk mengakomodir permintaan dari SLB. Secara prinsipil katanya semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam pendidikan.

“Ini sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita,” kata Adam.

Anggota Komisi V DPR Aceh lainnya, Sjech Ahmaddin turut menambahkan, ke depan akan diupayakan hak yang sama antara siswa penyandang disabilitas dengan siswa normal.

Selain Adam Mukhlis Arifin dan Sjech Ahmaddin, anggota Komisi V lainnya yang hadir adalah Zulfikar ZB. Pertemuan itu juga dihadiri Kapolsek Kuala Simpang Mahram, kepala sekolah, dewan guru SLB dan para siswa.

Sebelumnya diberitakan di SLB Pembina ada sembilan siswa yang mengikuti Ujian Nasional tahun ini.[] (ihn)

Posted on 9:32 PM by Coretan Seorang Adam

TIGA anggota DPR Aceh dari Komisi V bidang Pendidikan, Sains dan Teknologi memantau pelaksanaan Ujian Nasional di beberapa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Aceh Tamiang kemarin, Selasa, 14 APril 2015.

Mereka juga turut memantai pelaksanaan UN di Sekolah Luar Biasa Pembina di Jalan Kota Lintang, Kuala Simpang.

Ketiga anggota DPR Aceh tersebut adalah Adam Mukhlis Arifin, Ajech Ahmaddin dan Zulfikar ZB. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Aceh Adam Mukhlis Arifin, berdasarkan pantauan mereka pelaksanaan UN di Aceh Tamiang berjalan lancar.

Namun kunjungan ke SLB Pembina sangat berkesan dan mengharukan karena melihat perjuangan 9 siswa luar biasa yang sedang mengikuti UN.

“Perjuangan mereka untuk lolos UN sangat mengharukan, dan mereka berinteraksi menggunakan bahasa Inggris karena memang di SLB ini mereka diharuskan menggunakan bahasa Inggris, dengan rombongan DPR Aceh juga mereka menggunakan bahasa Inggris,” ujar Adam Mukhlis.

Selain ke SLB Pembina, sekolah lain yang mereka kunjungi adalah SMK N 1 Kuala Simpang. Di sekolah ini ada 75 siswa yang mengikuti UN dan terbagi dalam empat kelas.

Kapolsek Kuala Simpang, Mahram, yang turut menemani anggota DPRA turut menyampaikan laporan keamanan terkait pelaksanaan UN tingkat SMA di daerah tersebut.

Ujian Nasional tingkat SMA sederajat berlangsung selama tiga hari sejak 13-15 April 2015. Sedangkan untuk SMK selesai pada Kamis, 16 April 2015.[] (ihn)

Posted on 9:25 PM by Coretan Seorang Adam

ANGGOTA Komisi V DPR Aceh turut memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Senin 13 April 2015. Pantauan ini, seperti di Nagan Raya, Lhokseumawe, Pidie, Bireuen kota Langsa, dan Tamiang.

Wakil Ketua Komisi V DPR Aceh, Adam Mukhlis Arifin, yang berkunjung ke Kota Langsa dan Tamiang, mengatakan, kunjungan komisi V ke SMAN 1 Langsa untuk melihat langsung 259  siswa yang mengikuti UN.

“Kebetulan mata pelajaran dipantau dari Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan agama Islam  (USBN PAI). Di sekolah itu ada 14 orang siswa beragama Budha, 2 orang beragama Kristen Protestan dan 1 orang Kristen Katolik,” kata Adam Mukhlis.

Adam Mukhlis turut didampingi dua anggota Komisi V Sjech Ahmaddin, Zulfikar ZB Lidan dan  Satu orang staf Muhammad Saleh.

Sebelum mengunjungi SMAN 1 Langsa, anggota komisi DPR Aceh juga melakukan kunjungan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Langsa. Namun karena sedang berlangsung ujian akhir sekolah, dewan lalu berkunjung ke SMAN 1 Langsa, dan SMAN  3 Langsa yang diikuti perserta UN 413 siswa dengan  jumlah penggunaan lokal sebanyak 22 lokal.

Kunjungan ke IV dilakukan di SMKN 3 Langsa dengan siswa yang mengikuti UN sebanyak 140 siswa. Namun ada 2 siswa yang absen ikut ujian.  Selanjutnya, kunjungan ke V berlangsung di  MAN Kampung Teungoh dengan jumlah peserta UN 197 siswa, yang terdiri dari 19 siswa dari MAS Darul Huda dan 37 dari MAS Bustanul Fakri.

Anggota Komisi V yang melakukan kunjungan ke daerah adalah Ketua Komisi V DPRA Mohammad Alfatah, Hj Siti Nahziah dan HT Hamdani  bertugas ke Nagan dan sekitarnya, Pidie dan Pidie Jaya Hj Nurlelawati, Makrum Thahir dan Tgk H Makhyaruddin Yusuf. Sedangkan dewan yang ke  Lhokseumawe diwakili oleh Ermiadi Abdurrahman dan HT Hasdarsyah. Sementara yang ke Kota Langsa dan Aceh Tamiang, wakil Ketua Komisi, Adam Mukhlis Arifin, Sjech Ahmaddin, dan Zulfikar ZB Lidan. [] (mal)

Posted on 9:19 PM by Coretan Seorang Adam

RAKYAT Aceh diharapkan serius menjaga perdamaian secara berkelanjutan serta tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan di luar negeri. Hal ini disampaikan Duta Besar Johanna saat bertemu anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Adam Mukhlis Arifin di Hotel Hermes Banda Aceh, Rabu malam, 8 April 2015.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Kepala Deputi Kementerian Luar Negeri Swedia untuk Asia Pacifik, Helena Sangeland, dan Desk Officer Kementerian Luar Negeri Swedia, Johan Hulquist.

Menyikapi hal ini, Adam Mukhlis mengatakan harapan Johanna tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat Aceh. Menurutnya mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga tidak terpengaruh dengan gerakan luar negeri.

“GAM tidak terpengaruh dengan gerakan di luar negeri karena perjuangannya adalah Aceh Nasionalis. Fokusnya sekarang menjaga perdamaian dan mendorong pemerintah pusat menjalankan butir-butir kesepakatan MoU Helsinki,” kata Adam Mukhlis.

Adam mengharapkan Uni Eropa mengingatkan pemerintah pusat agar menjalankan butir-butir MoU untuk menjaga perdamaian berkelanjutan. Pasalnya persoalan sekarang yang dihadapi adalah tidak berjalannya butir-butir MoU Helsinki secara baik.

“Uni Eropa harus mengingatkan pemerintah pusat untuk menjalankan butir-butir yang sudah disepakati itu,” ujar Adam.

Pada pertemuan itu Adam Mukhlis juga menyerahkan buku “Demokrasi Aceh Mengubur Idiologi” kepada tiga tamu penting asal Swedia tersebut.[](bna)

Posted on 9:12 PM by Coretan Seorang Adam

WAKIL Ketua Komisi V DPR Aceh Adam Mukhlis mengaku terkejut melihat ‘wajah’ Bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah saat ini. Meski belum rampung seratus persen, Adam yakin bandar udara tersebut nantinya akan jadi bandar udara terindah.

Posted on 9:04 PM by Coretan Seorang Adam

RAKYAT diminta langsung bertanya kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) apabila merasa ajuan agenda pembangunan yang diusulkan rakyat dari Provinsi Aceh tidak sampai ke kampung.,

Posted on 8:57 PM by Coretan Seorang Adam

DALAM nilai tawar DPR Aceh lebih lemah dibanding dengan pemerintah Aceh. Sehingga persoalan anggaran Aceh tidak jauh berbeda dengan dinamika anggaran yang  terjadi di  DPRD DKI Jakarta yang bersumber dari sastu masalah.

Posted on 8:48 PM by Coretan Seorang Adam

Tampaknya, Perdana Menteri Australia memang patut mengkaji ulang manajemen “publik speaking”-nya. Dia perlu mengevaluasinya secara mendalam. Ini terkait pernyataan pernyataan publiknya. Belum belum terlalu lama masyarakat aceh terusik dengan pernyataannya pada 18 Februari 2015 lalu,  soal mengungkit sumbangan rakyat Australia dalam jumlah sangat besar saat tsunami 2004. Sekarang giliran Masyarakat Aborigin yang “terluka” hatinya.


Seperti yang dilansir media Australia baru baru ini, ABC, Abbott mengeluarkan pernyataan yang menjurus. "Jika mereka memilih hidup jauh dari sekolah dan memilih untuk tidak menerima akses pendidikan, dan hidup di mana tidak ada pekerjaan, maka sangat sulit menyelesaikan permasalah ini," Rabu 13 Maret 2015. "Kami tidak bisa terus mensubsidi gaya hidup mereka jika gaya hidup itu tidak sesuai dengan apa yang masyarakat Australia miliki," ujarnya.

Abbot langsung mendapat respon akibat pernyataan publiknya, perwakilan Kaum pekerja Aborigin melalui jurubicaranya Shayne Neumann mengatakan pernyataan dari Perdana Menteri Australia ini telah membuat pihaknya tersinggung, "Dia sungguh merupakan aib dan ia harus meminta maaf tanpa syarat untuk komentarnya," sebut Neumann.Kembali pada persoalan Australia terhadap bantuannya atas bencana Tsunami. Dengan mengatasnamakan rakyat Australia iya berharap bantuan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait penegakan hukum terhadap dua warga Australia yang sedang menunggu pelaksanaan eksekusi mati oleh aparat penegak hukum Indonesia.

Saya tidak bersepakat jika Aceh dijadikan sebagai “alat tukar” dalam menekan kebijakan hukum pemerintahan Jokowi, hanya untuk menyelamatkan dua orang warga negara Australia yang telah berperan aktif dalam menyeret generasi muda Indonesia ke dunia narkoba. Masyarakat Aceh tidak pernah meminta Australia bersusah payah turun tangan pada tsunami lalu, dan seluruh dunia mengecam narkoba, itu sudah pasti.Saya, Adam Muhklis, menghimbau Jokowi untuk tidak terkecoh dengan hal ini, terlebih terhadap gerakan sosial #coin_untuk_Abbott, yang secara emosional sangat mungkin membuat kaburnya permasalahan penegakan hukum. Pengedar narkoba ya tetap saja pengedar narkoba, perusak generasi.

Sumber:. news.liputan6.com

tribunnews.com, banda aceh


Posted on 9:39 AM by Coretan Seorang Adam

Tuesday, April 7, 2015

WAKIL Ketua Komisi V DPR Aceh Adam Mukhlis Arifin menilai prospek rotan di kabupaten Aceh Tamiang cukup strategis untuk menaikan pendapatan asli daerah sekaligus pendapatan Asli Aceh apabila dana otsus dihapus.

Posted on 9:31 AM by Coretan Seorang Adam

Tuesday, March 10, 2015


Sambil berjabat tangan dengan Adam Mukhlis Arifin –Wakil Ketua Komisi V DPRA- Jokowi berjanji akan berkunjung ke Bener Meriah, disela sela acara peresmian Bendungan Keuroto, Paya Bakong Aceh Utara, Senin, 9 Maret 2015 lalu. “Bulan April saya akan ke Bener Meriah Ya....” katanya.

Mungkin dinilai terlalu lama berjabat tangan dengan Adam, Pengaman presiden berseru “Maaf Pak” untuk mengingatkan, dan jabatan hangat yang penuh sahaja itupun berakhir.

Bendungan yang menelan biaya lebih kurang 1,7 Triliun ini direncanakan selesai pada 2017.  Memiliki potensi irigasi 9.500 Ha sawah dengan daya tampung air baku 500 Meter Kubik/ detik. Selain itu, bendungan ini juga dapat menggerakkan turbin yang menghasilkan aliran listrik berkapasitas 6 Megawat.
 
Bendungan yang merupakan bendungan terbesar kedua di Pulau Sumatera ini, memiliki volume normal 215,94 juta m3. Diharapkan mampu mendongkrak produktivitas Pertanian di Wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang tentunya dapat mempengaruhi percepatan pencapaian status
swasembada pangan. Tidak hanya itu, banjir tahunan pun akan diharapkan dapat teratasi dengan bentungan ini.
Pada kesempatan peresmian ini, Jokowi juga menyebutkan rencana pembangunan Jalur Transportasi masal Kereta Api dari Bireuen ke Aceh Barat, serta penambahan landasan pacu Bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah. Ini yang mungkin menjadi alasan kenapa Jokowi berjanji akan datang ke Bener Meriah. (de’ ‘am)

Posted on 10:41 PM by Coretan Seorang Adam

Saturday, March 7, 2015

adam_tvBanda Aceh-LintasGayo.co: Menanggapi serta menyoroti kejadian di dunia pendidikan di Aceh selama ini, wakil ketua Komisi V DPRA, Adam Mukhlis menyatakan keprihatinannya. Komisi yang mengurusi bidang pendidikan di DPRA itu pun angkat bicara.
Melalui pres realease nya yang diterima LintasGayo.co, Sabtu 7 Maret 2015, Adam Muchlis menanggapi beberapa persoalan yang terjadi di dunia pendidikan Aceh. Berikut petikan tulisan asli Adam Muchlis menyoal masalah pendidikan di Aceh. Kami dari Komisi V DPRA menyoroti kejadian yang terjadi dalam dunia pendidikan di Aceh, antara lain:
1. Kasus mogok belajar di SMAN 1 KBJ Aceh Besar (Serambi Indonesia, Kamis, 5 Maret 2015).
Menyangkut hal ini kami menyangkan terhentinya proses belajar mengajar di lingkungan sekolah SMAN 1 KBJ, karena apapun sebabnya kegiatan belajar tak boleh terhenti. Apalagi kejadian tersebut terjadi karena didasari oleh kesalahan birokrasi di disdik Aceh Besar.
Karena proses pengangkatan atau replacement terhadap seorang kepala sekolah haruslah memperhatikan aturan, paling tidak ada dua, yaitu Permendiknas No 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, kemudian Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 59 ayat 1 dan 2.

Posted on 7:40 AM by Coretan Seorang Adam

Wednesday, March 4, 2015

adam_kesbangpol
Banda Aceh-LintasGayo.co: Adam Mukhlis Arifin tidak mau menyia-nyiakan waktu luang. Setelah kelar melakukan pertemuan dengan  beberapa tamu  asal Bener Meriah di ruang komisi V DPR Aceh, Adam Mukhlis langsung menuju kantor Kesbangpol dan Linmas untuk melihat langsung Ruang “Memorial Perdamaian Aceh”, sebuah ruang yang  khusus menyajikan informasi perdamaian Aceh.

“Saya terharu ada inisiatif begini,”kata Adam Mukhlis  Arifin kepada Sekretaris Kesbang T Nasruddin dan Kabid Polpemkam Masfira yang menyambut kedatangan politisi Partai Aceh asal pemilihan Aceh Tengah-Bener Meriah di kantor Kesbangpol dan Linmas, Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu 4 Maret 2015 sore.

Posted on 6:00 PM by Coretan Seorang Adam

Friday, February 27, 2015

Sumber Foto; http://www.lintasgayo.com/
Dalam  waktu dekat komisi V akan melakukan kunjungan kerja ke perpustakaan Provinsi Aceh, ini terkait dengan jumlah judul buku yang tersedia.

Saat ini, menurut catatan informasi yang saya dapatkan, ada sekitar 45 ribu judul yang tersedia. Sangat minim saya kira dibandingkan dengan provinsi tetangga, Sumatera Utara yang memiliki lebih kurang 450.000 judul buku.

Untuk itu, saya kira langkah Komisi V DPR Provinsi Aceh, sudah sangat tepat melakukan kunjungan ini. Sehingga dapat lebih komprehensif mengetahui kenapa ini dapat terjadi, apa kendala yang ada, bagaimana secara bersama mencarikan jalan keluarnya.

Posted on 8:59 PM by Coretan Seorang Adam

Monday, November 3, 2014

Bersihkan tumpukan longsor: Terlihat petugas dari PU Aceh Tengah membersihkan ruas jalan Linung Bulen Atu Lintang yang ditimbuni longsor.(Dok/LG)
Bersihkan tumpukan longsor: Terlihat petugas dari PU Aceh Tengah membersihkan ruas jalan Linung Bulen Atu Lintang yang ditimbuni longsor.(Dok/LG)
Takengen | Lintas Gayo-  Aceh Tengah dikepung longsor dari beberapa sisi. Tanah dibekas amukan gempa itu labil, saat hujan deras yang terus menurus mengguyur negeri dingin itu, longsor dimana-mana. Ada 7 titik longsor, bahkan satu jembatan billy jebol dihantam banjir.
Melihat kondisi daerah dikepung musibah ini, Adam Mukhlis Arifin, anggota DPRA turun ke daerah pemilihannya, walau DPR Aceh belum membentuk kelengkapan dewan, sehingga secara aturan belum membenarkan anggota dewan turun ke lapangan dengan anggaran daerah.
“Ini mendesak, yang bisa saya lakukan, harus saya lakukan. Hasil turun ke lapangan sudah saya koordinasikan dengan Pak Gubernur dan pihak Bina Marga, sudah ditangani secepatnya,” sebut Adam Mukhlis, anggota DPRA dari PA ini, kepada Waspada, Minggu (2/11/2014), via selularnya.
Cek longsor: Adam Muhklis (Gergel Piraq) memakai topi rimba,  terpaksa menaiki Pik up dan duduk dibelakang, saat meninjau lokasi longsor. (Dok/LG)
Cek longsor: Adam Muhklis (Gergel Piraq) memakai topi rimba, terpaksa menaiki Pik up dan duduk dibelakang, saat meninjau lokasi longsor. (Dok/LG)
Gergel Pirak, panggilan Adam saat konflik Aceh, saat turun ke lapangan ahir Oktober membawa Waspada, mengecek amukan banjir bandang di Gemboyah, Kecamatan Jagong, Aceh Tengah. Ada tiga titik di jalan ruas provinsi ini yang bermasalah, salah satunya jembatan putus, sehingga tidak bisa dilalui mobil, hanya sepeda motor dengan jembatan darurat.
“Akibat jembatan ini putus, ada ibu yang mau melahirkan terpaksa ditandu, sampai ke tempat yang bisa dilalui mobil. Jaraknya mencapai 3 kilometer,” sebut Halidin, Reje Kampung Gemboyah (Geucik), Kecamatan Jagong, saat melaporkan kepada Gergel Piraq, tentang keadaan masyarakatnya paska banjir bandang.
Jembatan putus: Akibat banjir bandang, jembatan Gemboyah, antara kecamatan Linge dan Jagong putus dihantam banjir
Jembatan putus: Akibat banjir bandang, jembatan Gemboyah, antara kecamatan Linge dan Jagong putus dihantam banjir
Karena tidak bisa dilalui mobil, Adam bersama rombongan, menaiki mobil pik up di seberang jembatan. Bahkan Adam duduk dibelakang, berbaur bersama masyarakat, demikian ketika pulang kembali ke mobil, Adam naik sepeda motor bersama reje kampung.
Saat meninjau lokasi longsor ini, Adam menelpon Anwar Ishak, Kadis Bina Marga Aceh. Usai meninjau beberapa titik longsor, Adam secepatnya kembali ke Banda Aceh dan mengagendakan pertemuan dengan gubernur dan pihak bina marga, untuk secepatnya mendapatkan solusi.
longsor 4“Hasil pertemuan koordinasi itu, pihak bina marga secepatnya turun ke lapangan memperbaiki jembatan yang putus. Dan Alhamdulillah, kini sudah bisa dilalui kenderaan roda 4 dan enam, barusan saya di di SMS reje dari tiga kampung (Gemboyah, Arul Item dan Antara),” sebut Adam.
Naik sepeda motor, terlihat Adam Gergel Piraq menaiki sepeda motor, saat mengecek lokasi jembatan yang putus.
Naik sepeda motor, terlihat Adam Gergel Piraq menaiki sepeda motor, saat mengecek lokasi jembatan yang putus.
Sementara itu longsor yang menutupi badan jalan yang bukan menjadi tanggungjawab pihak provinsi (jalan negara), sudah ditangani pemda Aceh Tengah dengan mengerahkan alat berat. Aparat TNI dari Kodim 0106 juga turun ke lokasi, membersihkan badan jalan dari tumpukan tanah berlumpur.
Hingga berita ini diturunkan, Aceh Tengah masih diguyur hujan, badan jalan yang semula sudah dibersihkan dari longsor di beberapa titik, kembali ditutupi longsor dibeberapa titik. Alat berat dan petugas senantiasa stand by mengantisifasi keadaan, berusaha menormalkan sarana transportasi ini agar tidak lumpuh.
*************************************************************88
Berita ini di ambil dari; http://www.lintasgayo.com/52034/aceh-tengah-dikepung-longsor-anggota-dpra-lapor-ke-gubernur.html

Posted on 6:50 AM by Coretan Seorang Adam

Monday, December 24, 2012

Adam Mukhlis Arifin
Takengon | Lintas Gayo - Ketua Tim Pemenangan Tim pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Iklil/Muhammad Ridwan (Ikwan) sekaligus pengurus Partai Aceh (PA) Aceh Tengah, Adam Mukhlis Arifin menyesalkan terjadinya aksi kekerasan dengan pelemparan granat ke kediaman Ir. H. Nasaruddin, MM atau Pak Nas yang terjadi Minggu 23 Desember 2012 malam.
“Kami menyanyangkan terjadinya aksi penggranatan terhadap kediaman Pak Nas semalam. Seharusnya aksi kekerasan ini tidak terjadi di Aceh Tengah yang sama-sama kita harapkan aman, damai dan kondusif,” kata Adam Mukhlis kepada Lintas Gayo, Senin (24/12/2012) sore.
Atas kejadian ini, pihaknya mendesak pihak kepolisian didukung Kodim 0106 untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku kekerasan tersebut.
“Kita tidak ingin situasi yang selama ini aman, damai dan kondusif di daerah ini ternodai oleh tindakan yang tidak pro demokrasi,” tegas Adam Mukhlis.
Sementara itu, amatan Lintas Gayo di Tempat Kejadian Perkara (TKP), granat dilemparkan melalui sebuah jendela kaca depan rumah tersebut. Di sekeliling TKP dibatasi dengan police line.
Hingga berita ini diterbitkan, Lintas Gayo belum berhasil mengkonfirmasi pihak berwajib untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh terkait kejadian ini. (Tim)
=============================================================
diambil dari; http://www.lintasgayo.com/32255/tim-ikwan-dan-pa-aceh-tengah-desak-usut-tuntas-penggranatan-rumah-pak-nas.html

Posted on 7:28 AM by Coretan Seorang Adam

Friday, October 19, 2012


Ternyata, MK itu Inkonsisten
Oleh: Adam Mukhlis Arifin, SH
PEMILUKADA Aceh Tengah 2012 menyisakan dua masalah besar, pertama, tidak dihargainya Qanun  No.07 Aceh Tahun 2006 Tentang Pemilukada dan Legeslatif, dimana Undang-undang khusus Aceh itu telah dilangkahi atau bisa dikatakan tidak berlaku di Aceh Tengah. Kedua, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak konsisten (inkonsisten)  terhadap produk Peraturan yang mereka lahirkan sendiri. Hal ini terkait penanganan Perkara Nomor 43/ PHPU.D-X/ 2012 Perselisihan Hasil Pemilu Kada Aceh Tengah 2012.
Qanun Nomor 7 Tahun 2006 Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 22 mengamanatkan, wajib bagi setiap calon Kepala Daerah di Aceh (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) untuk mampu membaca Kitab Suci Al Qur’an. Ternyata di Aceh Tengah hal tersebut tidak berlaku, karena calon Wakil Bupati dari Kandidat nomor 10 tidak dapat melakukannya dengan baik. Hal ini yang kemudian menjadi ujian bagi Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai Lembaga pembuat dan pengawal terlaksananya Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Demikian halnya dengan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Perkara Nomor 43/ PHPU.D-X/ 2012. Adalah benar bahwa Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, karena itu kita tidak menilai /mempermasalahkan Putusan MK tersebut. Akan tetapi, dari segi kajian hukum akan menjadi menarik untuk dikkritisi, apakah putusan tersebut memenuhi aspek keadilan dan kepasatian hukum? Sebab keputusan yang berkekuatan hukum tetap dibuat dengan pertimbangan hukum yang tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum lainnya.

Posted on 6:41 AM by Coretan Seorang Adam

Wednesday, July 18, 2012

Sejak semula nampak dengan terang benderang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah sebagai Penyelenggara Pemilukada Aceh Tengah 2012 telah bertindak tidak netral, ketidaksiapan anggota KIP sampai level yang terbawah, tidak professional serta Perbuatan Melawan Hukum lainnya. Namun KIP Aceh, sebagai Komisi yang levelnya lebih tinggi dari KIP Aceh Tengah, telah tidak melakukan tugasnya dengan sengaja, yaitu supervisi terhadap KIP Kabupaten. Banyaknya audiensi, laporan langsung dan atau tertulis serta protes, yang ditujukan kepada KIP Aceh tidak digubris dan ditindaklanjuti oleh Abdul Salam Poroh dan kawan-kawan.

Setelah diteliti dengan seksama, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, menyatakan ada kesalahan yang dilakukan oleh KIP Aceh Tengah. Atas tindakan tersebut KPU memperingatkan KIP Aceh Tengah dan meminta kepada KIP Aceh untuk segera melakukan klarifikasi/ supervisi ke KIP Aceh Tengah, dan pada kesempatan pertama melaporkan hasil klarifikasi/ supervisi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum. Perintah ini tertuang dalam surat KPU tertanggal 12 Juli 2012, bernomor 265/ KPU/ VII/ 2012 yang ditandatangani oleh ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, SP.

Hal ini menunjukan bahwa proses Pemilukada Aceh Tengah 2012, penuh dengan kegiatan-kegiatan kotor yang melawan hukum, yang pada gilirannya KIP Aceh Tengah menghasilkan Bupati kotor pula. Karenanya, selama supremasi hukum masih ditegakan di negeri ini, niscaya kebenaran akan terungkap. Oleh karena itu, diminta kepada semua pihak terkait (mulai dari Pemerintahan local sampai Pemerintahan pusat) agar menghormati dan menunggu upaya-upaya hukum yang masih ditegakan oleh para pihak korban kezaliman dan konspirasi KIP Aceh Tengah. Sampai benar-benar ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap.-AM 18/07/2012

Posted on 2:23 AM by Coretan Seorang Adam

Wednesday, June 27, 2012


Kami membantah berita Harian Serambi Indonesia kemarin tanggal 27 Juni 2012, halaman 5, Serambi Politik yang memberitakan bahwa, ‘Mendagri sudah Teken SK Bupati’.

Pertama, kami meragukan kesahihan berita tersebut karena, apa yang dikutip Harian ini pada alinea ketiga bertentangan dengan kolom 3 yang memuat Bupati/ Walikota Terpilih. Dimana pada alinea ketiga dikutip: Data Serambi, sebanyak 11 kabupaten/ kota di Aceh menuntaskan pelaksanaan pilkada dalam satu putaran. Sementara dalam list di kolom 3 dan 4 terdapat 13 kabupaten/ kota termasuk Aceh Tengah (Tepat di bawah pernyataan Gamawan Fauzi).

Kedua, kami meragukan bahwa ada kesalahan dalam pengutipan berita yang dilakukan oleh wartawan bersangkutan, sebagai contoh Wartawan menulis Mantan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah. Padahal sebagaimana kita ketahui, dr Zaini Abdullah adalah Gubernur definitive yang baru dilantik tanggal 25 Juni 2012.

Kemudian, terlepas dari hal tersebut di atas, semua Instansi terkait dengan tahapan Pemilukada tidak boleh mengeluarkan, menindaklanjuti segala kegiatan terkait Pemilukada Aceh Tengah 2012, karena kami melalui kuasa hukum kami, telah menulis surat dengan nomor 1355/ LBH-LM/ MB/ VI/ 2012, tertanggal 14 Juni 2012, yang ditujukan mulai dari Presiden, Ketua DPR RI sampai kepada Ketua KIP Aceh Tengah, (tanda terima terima surat terlampir) yang mana dalam surat tersebut kami menghimbau agar menhentikan seluruh kegiatan selama masih ada pihak-pihak masih menempuh upaya hukum.

Upaya hukum tersebut tertuang dalam tanda terima berkas perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 571-0/PAN.MK/VI/ 2012  tanggal 18 Juni 2012.  Selanjutnya, kemaren tanggal 26 Juni 2012, telah keluar Nomor   Perkara: 43/ PHPU.D/ X/ 2012, tertanggal 26 Juni 2012. Mana mungkin Mendagri meneken SK Pelantikan Bupati yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

SK yang telah diteken oleh Mendagri menjadi tidak valid ketika diadakan cross check dengan pihak terkait lain. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Johermansyah Johan, MA, Dirjen OTDA, Kementerian Dalam Negeri, ketika dimintai konfirmasi oleh Teungku Iklil Ilyas Leube di ruang kerjanya di Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari ini tanggal 27 Juni 2012, pukul 14 WIB. Johermansyah mengatakan: …Belum ada SK, karena belum ada usulan”. Hal ini juga senada dengan yang terjadi di Takengon, dimana disampaikan oleh M Nazar, Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah dan Moh. Tanwier yang mengatakan: “Kalau memang ada SK tersebut saya selaku Bupati sudah ada yang beritahu”.

Kami berharap agar kedepan Serambi,  memuat berita  yang sudah melewati proses jurnalistik yang benar, dimana ada prinsip Covered both Side. Sebab pemberitaan yang salah akan menuai dampak negative yang  luas. Pada gilirannya akan meresahkan masyarakat yang tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan konflik horizontal.(AM 27/06/2012)

Posted on 4:43 AM by Coretan Seorang Adam