Kami membantah berita Harian Serambi Indonesia kemarin tanggal 27 Juni 2012, halaman 5, Serambi Politik yang memberitakan bahwa, ‘Mendagri sudah Teken SK Bupati’.
Pertama, kami meragukan kesahihan berita tersebut karena, apa yang dikutip Harian ini pada alinea ketiga bertentangan dengan kolom 3 yang memuat Bupati/ Walikota Terpilih. Dimana pada alinea ketiga dikutip: Data Serambi, sebanyak 11 kabupaten/ kota di Aceh menuntaskan pelaksanaan pilkada dalam satu putaran. Sementara dalam list di kolom 3 dan 4 terdapat 13 kabupaten/ kota termasuk Aceh Tengah (Tepat di bawah pernyataan Gamawan Fauzi).
Kedua, kami meragukan bahwa ada kesalahan dalam pengutipan berita yang dilakukan oleh wartawan bersangkutan, sebagai contoh Wartawan menulis Mantan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah. Padahal sebagaimana kita ketahui, dr Zaini Abdullah adalah Gubernur definitive yang baru dilantik tanggal 25 Juni 2012.
Kemudian, terlepas dari hal tersebut di atas, semua Instansi terkait dengan tahapan Pemilukada tidak boleh mengeluarkan, menindaklanjuti segala kegiatan terkait Pemilukada Aceh Tengah 2012, karena kami melalui kuasa hukum kami, telah menulis surat dengan nomor 1355/ LBH-LM/ MB/ VI/ 2012, tertanggal 14 Juni 2012, yang ditujukan mulai dari Presiden, Ketua DPR RI sampai kepada Ketua KIP Aceh Tengah, (tanda terima terima surat terlampir) yang mana dalam surat tersebut kami menghimbau agar menhentikan seluruh kegiatan selama masih ada pihak-pihak masih menempuh upaya hukum.
Upaya hukum tersebut tertuang dalam tanda terima berkas perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 571-0/PAN.MK/VI/ 2012 tanggal 18 Juni 2012. Selanjutnya, kemaren tanggal 26 Juni 2012, telah keluar Nomor Perkara: 43/ PHPU.D/ X/ 2012, tertanggal 26 Juni 2012. Mana mungkin Mendagri meneken SK Pelantikan Bupati yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi.
SK yang telah diteken oleh Mendagri menjadi tidak valid ketika diadakan cross check dengan pihak terkait lain. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Johermansyah Johan, MA, Dirjen OTDA, Kementerian Dalam Negeri, ketika dimintai konfirmasi oleh Teungku Iklil Ilyas Leube di ruang kerjanya di Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari ini tanggal 27 Juni 2012, pukul 14 WIB. Johermansyah mengatakan: …Belum ada SK, karena belum ada usulan”. Hal ini juga senada dengan yang terjadi di Takengon, dimana disampaikan oleh M Nazar, Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah dan Moh. Tanwier yang mengatakan: “Kalau memang ada SK tersebut saya selaku Bupati sudah ada yang beritahu”.
Kami berharap agar kedepan Serambi, memuat berita yang sudah melewati proses jurnalistik yang benar, dimana ada prinsip Covered both Side. Sebab pemberitaan yang salah akan menuai dampak negative yang luas. Pada gilirannya akan meresahkan masyarakat yang tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan konflik horizontal.(AM 27/06/2012)
Posted on 4:43 AM
by
Coretan Seorang Adam