Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Tuesday, March 10, 2015


Sambil berjabat tangan dengan Adam Mukhlis Arifin –Wakil Ketua Komisi V DPRA- Jokowi berjanji akan berkunjung ke Bener Meriah, disela sela acara peresmian Bendungan Keuroto, Paya Bakong Aceh Utara, Senin, 9 Maret 2015 lalu. “Bulan April saya akan ke Bener Meriah Ya....” katanya.

Mungkin dinilai terlalu lama berjabat tangan dengan Adam, Pengaman presiden berseru “Maaf Pak” untuk mengingatkan, dan jabatan hangat yang penuh sahaja itupun berakhir.

Bendungan yang menelan biaya lebih kurang 1,7 Triliun ini direncanakan selesai pada 2017.  Memiliki potensi irigasi 9.500 Ha sawah dengan daya tampung air baku 500 Meter Kubik/ detik. Selain itu, bendungan ini juga dapat menggerakkan turbin yang menghasilkan aliran listrik berkapasitas 6 Megawat.
 
Bendungan yang merupakan bendungan terbesar kedua di Pulau Sumatera ini, memiliki volume normal 215,94 juta m3. Diharapkan mampu mendongkrak produktivitas Pertanian di Wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang tentunya dapat mempengaruhi percepatan pencapaian status
swasembada pangan. Tidak hanya itu, banjir tahunan pun akan diharapkan dapat teratasi dengan bentungan ini.
Pada kesempatan peresmian ini, Jokowi juga menyebutkan rencana pembangunan Jalur Transportasi masal Kereta Api dari Bireuen ke Aceh Barat, serta penambahan landasan pacu Bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah. Ini yang mungkin menjadi alasan kenapa Jokowi berjanji akan datang ke Bener Meriah. (de’ ‘am)

Posted on 10:41 PM by Coretan Seorang Adam

Friday, October 19, 2012


Ternyata, MK itu Inkonsisten
Oleh: Adam Mukhlis Arifin, SH
PEMILUKADA Aceh Tengah 2012 menyisakan dua masalah besar, pertama, tidak dihargainya Qanun  No.07 Aceh Tahun 2006 Tentang Pemilukada dan Legeslatif, dimana Undang-undang khusus Aceh itu telah dilangkahi atau bisa dikatakan tidak berlaku di Aceh Tengah. Kedua, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak konsisten (inkonsisten)  terhadap produk Peraturan yang mereka lahirkan sendiri. Hal ini terkait penanganan Perkara Nomor 43/ PHPU.D-X/ 2012 Perselisihan Hasil Pemilu Kada Aceh Tengah 2012.
Qanun Nomor 7 Tahun 2006 Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 22 mengamanatkan, wajib bagi setiap calon Kepala Daerah di Aceh (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) untuk mampu membaca Kitab Suci Al Qur’an. Ternyata di Aceh Tengah hal tersebut tidak berlaku, karena calon Wakil Bupati dari Kandidat nomor 10 tidak dapat melakukannya dengan baik. Hal ini yang kemudian menjadi ujian bagi Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai Lembaga pembuat dan pengawal terlaksananya Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Demikian halnya dengan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Perkara Nomor 43/ PHPU.D-X/ 2012. Adalah benar bahwa Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, karena itu kita tidak menilai /mempermasalahkan Putusan MK tersebut. Akan tetapi, dari segi kajian hukum akan menjadi menarik untuk dikkritisi, apakah putusan tersebut memenuhi aspek keadilan dan kepasatian hukum? Sebab keputusan yang berkekuatan hukum tetap dibuat dengan pertimbangan hukum yang tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum lainnya.

Posted on 6:41 AM by Coretan Seorang Adam

Wednesday, July 18, 2012

Sejak semula nampak dengan terang benderang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah sebagai Penyelenggara Pemilukada Aceh Tengah 2012 telah bertindak tidak netral, ketidaksiapan anggota KIP sampai level yang terbawah, tidak professional serta Perbuatan Melawan Hukum lainnya. Namun KIP Aceh, sebagai Komisi yang levelnya lebih tinggi dari KIP Aceh Tengah, telah tidak melakukan tugasnya dengan sengaja, yaitu supervisi terhadap KIP Kabupaten. Banyaknya audiensi, laporan langsung dan atau tertulis serta protes, yang ditujukan kepada KIP Aceh tidak digubris dan ditindaklanjuti oleh Abdul Salam Poroh dan kawan-kawan.

Setelah diteliti dengan seksama, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, menyatakan ada kesalahan yang dilakukan oleh KIP Aceh Tengah. Atas tindakan tersebut KPU memperingatkan KIP Aceh Tengah dan meminta kepada KIP Aceh untuk segera melakukan klarifikasi/ supervisi ke KIP Aceh Tengah, dan pada kesempatan pertama melaporkan hasil klarifikasi/ supervisi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum. Perintah ini tertuang dalam surat KPU tertanggal 12 Juli 2012, bernomor 265/ KPU/ VII/ 2012 yang ditandatangani oleh ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, SP.

Hal ini menunjukan bahwa proses Pemilukada Aceh Tengah 2012, penuh dengan kegiatan-kegiatan kotor yang melawan hukum, yang pada gilirannya KIP Aceh Tengah menghasilkan Bupati kotor pula. Karenanya, selama supremasi hukum masih ditegakan di negeri ini, niscaya kebenaran akan terungkap. Oleh karena itu, diminta kepada semua pihak terkait (mulai dari Pemerintahan local sampai Pemerintahan pusat) agar menghormati dan menunggu upaya-upaya hukum yang masih ditegakan oleh para pihak korban kezaliman dan konspirasi KIP Aceh Tengah. Sampai benar-benar ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap.-AM 18/07/2012

Posted on 2:23 AM by Coretan Seorang Adam

Wednesday, June 27, 2012


Kami membantah berita Harian Serambi Indonesia kemarin tanggal 27 Juni 2012, halaman 5, Serambi Politik yang memberitakan bahwa, ‘Mendagri sudah Teken SK Bupati’.

Pertama, kami meragukan kesahihan berita tersebut karena, apa yang dikutip Harian ini pada alinea ketiga bertentangan dengan kolom 3 yang memuat Bupati/ Walikota Terpilih. Dimana pada alinea ketiga dikutip: Data Serambi, sebanyak 11 kabupaten/ kota di Aceh menuntaskan pelaksanaan pilkada dalam satu putaran. Sementara dalam list di kolom 3 dan 4 terdapat 13 kabupaten/ kota termasuk Aceh Tengah (Tepat di bawah pernyataan Gamawan Fauzi).

Kedua, kami meragukan bahwa ada kesalahan dalam pengutipan berita yang dilakukan oleh wartawan bersangkutan, sebagai contoh Wartawan menulis Mantan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah. Padahal sebagaimana kita ketahui, dr Zaini Abdullah adalah Gubernur definitive yang baru dilantik tanggal 25 Juni 2012.

Kemudian, terlepas dari hal tersebut di atas, semua Instansi terkait dengan tahapan Pemilukada tidak boleh mengeluarkan, menindaklanjuti segala kegiatan terkait Pemilukada Aceh Tengah 2012, karena kami melalui kuasa hukum kami, telah menulis surat dengan nomor 1355/ LBH-LM/ MB/ VI/ 2012, tertanggal 14 Juni 2012, yang ditujukan mulai dari Presiden, Ketua DPR RI sampai kepada Ketua KIP Aceh Tengah, (tanda terima terima surat terlampir) yang mana dalam surat tersebut kami menghimbau agar menhentikan seluruh kegiatan selama masih ada pihak-pihak masih menempuh upaya hukum.

Upaya hukum tersebut tertuang dalam tanda terima berkas perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 571-0/PAN.MK/VI/ 2012  tanggal 18 Juni 2012.  Selanjutnya, kemaren tanggal 26 Juni 2012, telah keluar Nomor   Perkara: 43/ PHPU.D/ X/ 2012, tertanggal 26 Juni 2012. Mana mungkin Mendagri meneken SK Pelantikan Bupati yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

SK yang telah diteken oleh Mendagri menjadi tidak valid ketika diadakan cross check dengan pihak terkait lain. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Johermansyah Johan, MA, Dirjen OTDA, Kementerian Dalam Negeri, ketika dimintai konfirmasi oleh Teungku Iklil Ilyas Leube di ruang kerjanya di Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari ini tanggal 27 Juni 2012, pukul 14 WIB. Johermansyah mengatakan: …Belum ada SK, karena belum ada usulan”. Hal ini juga senada dengan yang terjadi di Takengon, dimana disampaikan oleh M Nazar, Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah dan Moh. Tanwier yang mengatakan: “Kalau memang ada SK tersebut saya selaku Bupati sudah ada yang beritahu”.

Kami berharap agar kedepan Serambi,  memuat berita  yang sudah melewati proses jurnalistik yang benar, dimana ada prinsip Covered both Side. Sebab pemberitaan yang salah akan menuai dampak negative yang  luas. Pada gilirannya akan meresahkan masyarakat yang tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan konflik horizontal.(AM 27/06/2012)

Posted on 4:43 AM by Coretan Seorang Adam