Sejak semula nampak dengan terang benderang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah sebagai Penyelenggara Pemilukada Aceh Tengah 2012 telah bertindak tidak netral, ketidaksiapan anggota KIP sampai level yang terbawah, tidak professional serta Perbuatan Melawan Hukum lainnya. Namun KIP Aceh, sebagai Komisi yang levelnya lebih tinggi dari KIP Aceh Tengah, telah tidak melakukan tugasnya dengan sengaja, yaitu supervisi terhadap KIP Kabupaten. Banyaknya audiensi, laporan langsung dan atau tertulis serta protes, yang ditujukan kepada KIP Aceh tidak digubris dan ditindaklanjuti oleh Abdul Salam Poroh dan kawan-kawan.
Setelah diteliti dengan seksama, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, menyatakan ada kesalahan yang dilakukan oleh KIP Aceh Tengah. Atas tindakan tersebut KPU memperingatkan KIP Aceh Tengah dan meminta kepada KIP Aceh untuk segera melakukan klarifikasi/ supervisi ke KIP Aceh Tengah, dan pada kesempatan pertama melaporkan hasil klarifikasi/ supervisi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum. Perintah ini tertuang dalam surat KPU tertanggal 12 Juli 2012, bernomor 265/ KPU/ VII/ 2012 yang ditandatangani oleh ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, SP.
Hal ini menunjukan bahwa proses Pemilukada Aceh Tengah 2012, penuh dengan kegiatan-kegiatan kotor yang melawan hukum, yang pada gilirannya KIP Aceh Tengah menghasilkan Bupati kotor pula. Karenanya, selama supremasi hukum masih ditegakan di negeri ini, niscaya kebenaran akan terungkap. Oleh karena itu, diminta kepada semua pihak terkait (mulai dari Pemerintahan local sampai Pemerintahan pusat) agar menghormati dan menunggu upaya-upaya hukum yang masih ditegakan oleh para pihak korban kezaliman dan konspirasi KIP Aceh Tengah. Sampai benar-benar ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap.-AM 18/07/2012

